Padang | Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, menyampaikan kritik keras terhadap Kementerian Agama (Kemenag) atas lambatnya pembenahan tata kelola pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Fikri menilai berbagai masalah yang dihadapi PTKI saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan yang belum menjawab kebutuhan aktual mahasiswa dan dunia akademik.
Menurut data Kemenag sendiri, Indonesia memiliki lebih dari 58 PTKIN negeri dan ratusan PTKIS swasta yang berada di bawah binaan Kemenag. Namun, kemajuan antarkampus tidak merata dan memunculkan ketimpangan signifikan, terutama dalam hal fasilitas dan pendanaan.
“Kemenag harus mengakui bahwa banyak PTKI belum memiliki fasilitas standar pendidikan tinggi modern. Ketimpangan ini nyata dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa,” tegas Fikri.
Ketimpangan Fasilitas: Masalah Nyata di Banyak PTKI
Fikri menuturkan, banyak mahasiswa di PTKI masih belajar di ruang kuliah yang belum representatif, menggunakan laboratorium yang peralatannya terbatas, serta menghadapi layanan digital kampus yang sering mengalami gangguan. Hal ini diperkuat oleh laporan audit internal beberapa PTKIN yang menunjukkan keterlambatan pembangunan infrastruktur akibat proses anggaran yang berbelit.
“Ada kampus yang sudah bertahun-tahun menunggu pembangunan gedung baru, tetapi progresnya lambat. Ini bukan sekadar keluhan mahasiswa, tetapi kondisi faktual di lapangan,” ujar Fikri.
Pengelolaan Anggaran Dianggap Tidak Transparan
Ia juga menyoroti fakta bahwa anggaran PTKI sebagian besar bergantung pada DIPA Kemenag, sementara skema pendanaan alternatif seperti kerja sama industri atau riset kompetitif nasional belum optimal.
Menurut laporan evaluasi internal yang sering muncul di lingkungan PTKIN, penggunaan anggaran sering tidak dipublikasikan secara rinci, sehingga mahasiswa tidak mengetahui alokasi untuk fasilitas, digitalisasi, kesejahteraan dosen, maupun peningkatan akademik.
“Mahasiswa hanya melihat fasilitas yang tidak meningkat, sementara anggaran tetap berjalan setiap tahun. Transparansi itu penting agar tidak ada kesenjangan persepsi,” tambahnya.
Fikri: Kualitas Dosen dan Digitalisasi Juga Mendesak
Fikri menekankan bahwa peningkatan mutu PTKI tidak hanya soal bangunan, tetapi juga kualitas tenaga pengajar dan transformasi digital.
Data menunjukkan masih terdapat dosen PTKI yang belum memiliki jabatan akademik sesuai standar minimal, serta sistem perkuliahan digital yang belum stabil di banyak kampus.
“Kemenag harus mempercepat peningkatan kompetensi dosen, beban kerja yang realistis, serta modernisasi sistem akademik. Jangan sampai mahasiswa tertinggal hanya karena kampusnya tidak siap secara digital,” jelasnya.
Seruan untuk Kemenag: Reformasi Total Pendidikan Tinggi Islam
Fikri menegaskan bahwa mahasiswa bukan hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan harapan dan dorongan untuk perubahan yang lebih baik.
“PTKI memiliki potensi besar, tetapi butuh keberanian Kemenag melakukan reformasi total. Ini bukan lagi soal tuntutan mahasiswa, tetapi kebutuhan mendesak untuk masa depan pendidikan tinggi Islam,” pungkasnya.
0 Komentar